Membangun Keberlanjutan Sektor Teh

Konsumen saat ini cenderung lebih kritis dalam memilih produk, mereka akan mempertimbangakan asal usul produk tersebut. Apakah produk tersebut menerapkan prinsip prinsip bisnis yang berkelanjutan? Apakah produk tersebut bertanggungjawab terhadap keberlanjutan sosial, ekonomi dan lingkungannya? Tuntutan tuntutan seperti itulah yang kemudian ditanggapi pelaku usaha dengan memberlakukan standar-standar dan skema sertifikasi sebagai salah satu syarat sebuah produk dari produsen dapat dibeli olehnya.

Di sektor teh saat ini telah hadir beberapa bentuk skema sertifikasi dengan bermacam macam persyaratan yang harus dipenuhi oleh produsen, diantaranya Ethical Tea Partnership (ETP), Organic Certification, Rainforest Alliance dan UTZ Certified. Namun kehadiran sertifikasi tersebut ternyata tidak lantas memberikan keuntungan bagi produsen, munculnya bentuk bentuk skema sertifikasi sering kali memberikan beban kepada produsen karena bermacam ketentuan yang harus dipenuhi oleh produsen walaupun di sisi lain, peluang pasar akan terbuka dengan sertifikasi tersebut.

Menerapkan sebuah sertifikasi tidak terlepas dari cost yang mau tidak mau harus dikeluarkan oleh produsen, keterbatasan dana, keahlian dan pengetahuan inilah yang terkadang mendatangkan kesulitan bagi produsen. Kondisi ini diperburuk karena berbagai sertifikasi cenderung berdiri sendiri dengan membawa tujuan berbeda namun persyaratan yang ada di dalamnya hampir sama dengan sertifikasi lainnya. Standar yang ada umumnya juga disusun tanpa melibatkan pemangku kepentingan dan belum tentu bisa diterapkan sesuai dengan budaya dan karakteristik sebuah negara.

Sertifikasi merupakan tren yang tidak dapat ditolak karena merupakan tuntutan pasar walaupun membawa persoalan baru, yang jika di atasi akan mendorong keberlanjutan sektor teh tetapi bila diabaikan akan menghambat keberlanjutan sektor teh. Oleh karena itu diperlukan sebuah forum dari para pemangku kepentingan untuk mengatasi permasalahan yang timbul akibat hadirnya bermacam sertifikasi. Menanggapi situasi tersebut, dilakukan sebuah lokakarya yang mengetengahkan ide merumuskan standar nasional yang mencakup semua elemen di persaingan standar nasonal atau minimal sebuah landasan standar nasional yang akan membantu produsen memenuhi persyaratan sebuah sertifikasi.

Forum Sertifikasi Teh Indonesia (FSTI) atau National Reference Group (NRG) Indonesia, lahir dari sebuah lokakarya diselenggarakan pada 21-22 Juli 2008 di Bandung. NRG ini bertujuan untuk mempromosikan industri teh Indonesia dan beranggotakan pemangku pemangku kepentingan di sektor teh Indonesia. Organisasi ini bersifat informal dan berbentuk kelompok pemikir (think tank) serta mempunyai mandat-mandat yang telah disepakati bersama oleh para pemangku kepentingan yang hadir dalam lokakarya tersebut. Ketua Dewan Teh Indonesia berperan sebagai Anggota Kehormatan dan Pelindung dari NRG, The Business Watch Indonesia berperan sebagai Sekretariat Bersama Sementara.

Dalam mewujudkan dan melaksanakan mandatnya, NRG diharapkan selalu berkoordinasi dengan Dewan Teh Indonesia selaku lembaga multistakholder tertinggi di sektor teh Indonesia. Berikut beberapa mandate yang disepakati bersama:

• Membuat sebuah acuan pembanding isi dari standar yang berbeda dan membuat sebuah database dalam sertifikai teh.
• Mendeklarasikan kepada publik
• menganalisa persamaan dan perbedaan di antara skema-skema sertifikasi.
• Mengembangkan sebuah standar teh nasional dalam konteks Indonesia
• Memfasilitasi pemangku kepentingan dalam adopsi dan implementasi sistem yang dibutuhkan
• Meriset dan membangun wacana dalam menghadapi industri teh Indonesia di antara para pemangku kepentingan.
• Mendorong dan memfasilitasi para pemangku kepentingan untuk duduk bersama dan mencari solusi permasalahan.

Melihat besarnya tantangan yang harus dihadapi oleh Indonesia sebagai negara produsen teh dunia, NRG mempunyai kewajiban untuk menjalankan mandate tersebut. Ke depannya, dalam rangka mendorong terciptanya keberlanjutan di sektor teh Indonesia, NRG mengambil peran-peran strategis seperti:

• Mengambil inisiatif untuk merumuskan standar teh nasional yang memperhitungkan kondisi-kondisi lokal sekaligus di-benchmark dengan standar internasional
• Menyediakan input dalam implementasi standar internasional agar sesuai dengan kondisi lokal
• Memfasilitasi dialog dan kerjasama di antara stakeholder dalam menghadapi masalh yang muncul berkaitan dengan sertifikasi
• Mendorong kerjasama antara badan badan sertifikasi yang masuk ke Indonesia, agar memungkinkan penyelarasan di antara standar yang ada agar memudahkan produsen
• Berupaya memfasilitasi pengembangan/penguatan kapasitas produsen berkaitan dengan pencapaian standar yang berlaku.

Peran dan mandat yang harus dilakukan oleh NRG memang cukup berat mengingat organisasi ini masih tergolong muda, namun dengan dukungan dan komunikasi yang baik dari para pemangku kepentingan, NRG mampu menjalankan mandat dan perannya secara maksimal.